Feature Radio “Rukunlah Hidup Dengan Sungai”

Kota Manado dilintasi oleh 5 sungai besar  yang semuanya bermuara di teluk Manado yaitu Sungai Tondano, Sungai Tikala, Sungai Bailang, Sungai Sario, dan Sungai Malalayang.  Namun pernahkah kita melihat air jernih yang mengaliri kelima sungai tersebut ?? Jika melihat pesatnya kemajuan pembangunan di ibukota Sulawesi Utara ini, mustahil bagi kita untuk mendapati sungai yang bersih dari sampah. Seluruh sungai tersebut saat ini kondisinya memprihatinkan karena sampah terlihat menumpuk disana-sini akibat ulah manusia. Padahal tanpa kita sadari banyak fungsi sungai bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai sumber air rumah tangga, sumber air industri, perikanan, sarana transportasi, bahkan rekreasi.

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah kota Manado kini memprioritaskan kelestarian dan kebersihan sungai sebagai salah satu program utama. Langkah awal telah dilakukan jajaran pemkot Manado dibawah pimpinan walikota Vicky Lumentut dengan menggelar aksi bersih-bersih sungai. Berkoordinasi dengan aparat TNI-Polri, walikota dan jajarannya beberapa waktu lalu menyempatkan diri turun langsung membersihkan sungai Sario. Setelah menelusuri sungai tersebut dengan menggunakan perahu karet Lumentut mengaku sangat menyayangkan minimnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan sungai. Warga masih seenaknya membuang limbah produksi rumah tangga sehingga mengakibatkan sungai menjadi keruh karena dipenuhi sampah. Padahal menjaga kebersihan sungai sangat penting, mengingat penilaian Adipura 2012 yang saat ini menjadi target pemkot Manado bukan hanya pada faktor kebersihan di darat saja, tetapi juga mencakup sungai. Sehingga wajib hukumnya bagi seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan sungai.

Keberadaan 5 sungai yang melintasi kota Manado juga dianggap mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu obyek wisata. Vicky Lumentut mengatakan, pemerintah kota tengah menyusun program jangka panjang untuk mengoptimalkan sungai agar bisa menarik wisatawan sehingga bisa mendatangkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Kebersihan sungai bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah melainkan seluruh komponen masyarakat. Wakil Walikota Manado Harley Mangindaan mengatakan, perilaku buruk masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai tempat sampah menjadi tantangan bagi pemerintah kota dalam menjaga kelestarian sungai. Pemkot melalui aparat kecamatan dan kelurahan akan bekerja maksimal untuk memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak membuang sampah ke sungai.

Dari lima sungai di kota Manado, kondisi sampah terburuk terdapat di dua sungai besar yakni sungai Sario dan sungai Tondano. Kepala Dinas Kebersihan kota Manado – Julises Oehlers mengatakan, dari hasil pantauan yang dilakukan pihaknya hanya dua sungai yang paling banyak terdapat sampah, sehingga akan menjadi prioritas utama dalam penanganan kebersihan sungai.

Solusi jangka pendek yang akan ditempuh pemkot dalam upaya penanganan kebersihan sungai adalah dengan memasang jaring sampah di seluruh hilir sungai. Penggunaan jaring sampah selain untuk mencegah pencemaran laut, juga dimaksudkan agar mempermudah petugas kebersihan dalam mengangkut sampah di sungai. Oehlers mengatakan, penggunaan jaring sampah diharapkan bisa menjadi solusi alternative untuk menjaga kebersihan sungai. Untuk tahap awal, pihaknya hanya akan menggunakan alat jaring sederhana karena untuk menggunakan jaring berkualitas tinggi harus didatangkan dari luar negeri, sehingga membutuhkan dana yang besar.

Upaya yang ditempuh pemerintah kota Manado ini sudah sepatutnya didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Kita tentu sangat merindukan air sungai yang mengalir jernih, dan sesekali terlihat kecipakan ikan di dalamnya, ditambah desau angin dari celah-celah dahan pohon yang tumbuh di sekitarnya. Hal tersebut dapat kita nikmati dengan cara menjaga dan melestarikan sungai.  Mulai sekarang hiduplah rukun dengan sungai !!

Feature Radio SmartFm Manado edisi November 2011

Feature Radio Menggugat Pencabutan Subsidi Minyak Tanah

Kekhawatiran warga atas ketersediaan stok minyak tanah pasca pemberlakuan program konversi gas di Sulawesi Utara akhirnya menjadi kenyataan. Secara bertahap, Pertamina telah melakukan penarikan terhadap bahan bakar yang selama ini identik dengan masyarakat golongan menengah ke bawah itu. Pertamina telah melaksanakan tahapan penarikan minyak tanah di sebagian kabupaten-kota di Sulawesi Utara mencapai 40-80 % dari kuota normal.  Kebijakan tersebut seolah menjadi pemantik bom waktu yang selama ini membayangi warga.

Stok minyak tanah bersubsidi untuk masyarakat berkurang drastis sehingga mengakibatkan terjadinya antrian panjang di seluruh pangkalan. Penderitaan warga tidak hanya sebatas itu saja, karena untuk membelinya pun warga kembali harus menjerit mengingat harga jualnya telah mencapai 6 ribu hingga 10 ribu rupiah per liter di beberapa tempat. Bahkan di daerah kepulauan harga minyak tanah bisa menyentuh angka 20 ribu rupiah per liter, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tidak ada opsi lain yang ditawarkan pemerintah pusat kepada rakyat untuk mengatasi gejolak itu selain beralih pada penggunaan gas elpiji. Sejak diberlakukan di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Utara pada akhir 2010 lalu, program konversi gas tidak berjalan mulus. Ada banyak faktor yang mengakibatkan kondisi tersebut, diantaranya, masyarakat Sulut lebih terbiasa menggunakan minyak tanah, serta faktor keamanan yang merupakan imbas dari beberapa peristiwa di Jawa pada saat program nasional tersebut mulai diberlakukan.

Sales Area Manager BBM Retail Pertamina Manado Irwansyah mengatakan, pihaknya akan mengintensifkan sosialisasi terhadap program konversi dibarengi dengan kegiatan pendistribusian tabung-tabung elpiji 3 kilogram, agar suplai ke masyarakat tetap berjalan lancar.  Pertamina juga akan menyiapkan 6 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang dibangun di Sulawesi Utara. Ke 6 SPBE itu akan menjadi bagian dari pendukung program konversi bahan bakar, dari minyak tanah ke gas elpiji. Irwansyah menambahkan, 6 SPBE yang akan dibangun ini akan membantu pemenuhan dan keberlanjutan suplai elpiji, di daerah pelaksana program konversi .

Sikap pro rakyat ditunjukkan Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang. Politisi Partai Golkar ini menegaskan, rencana pencabutan subsidi minyak tanah oleh pemerintah pusat merupakan kebijakan yang tidak cerdas. Dalam mengambil kebijakan pemerintah seharusnya mengkaji lebih matang agar dampaknya tidak menyengsarakan rakyat. Rencana pencabutan subsidi minyak tanah menurutnya bukan solusi terbaik karena saat ini masih banyak warga yang enggan menggunakan gas elpiji. Suara rakyat juga diwakili oleh Ketua Fraksi PDIP Sulut  Djenri Keintjem. Ia mengatakan, pemerintah seharusnya jeli melihat fakta di lapangan bahwa program konversi gas elpiji di daerah ini tidak berjalan mulus. Sebagian besar warga saat ini masih menggunakan minyak tanah dalam aktifitas keseharian, karena program konversi tidak tersosialisasi dengan baik. Menurut Keintjem, jelang hari raya Pertamina seharusnya melakukan proteksi terhadap minyak tanah karena sangat berpotensi terjadi permainan untuk menaikkan harga oleh oknum-oknum tertentu. Ia menyayangkan sikap Pertamina yang justru mengeluarkan kebijakan tidak strategis dengan menghentikan subsidi dan melakukan penarikan minyak tanah.

Meski akhirnya pemerintah pusat menyetujui untuk menunda pencabutan subsidi minyak tanah hingga Februari 2012, namun hal itu dianggap bukan sebagai solusi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulut meminta pemerintah menunda kebijakan tersebut hingga seluruh warga Sulut telah beralih menggunakan gas. Ketua harian YLKI Sulut Torry Kojongian mengatakan, kebijakan itu sangat meresahkan masyarakat karena imbasnya telah dirasakan oleh warga , yakni terjadinya kelangkaan dan melonjaknya harga minyak tanah saat ini.

Pemprop Sulut kewalahan dengan kelangkaan minyak tanah yang semakin menggila. Bahkan pemprop angkat tangan terhadap kenaikan harga minyak tanah yang saat ini terjadi di tingkat pengecer. Warga hanya disarankan beralih untuk menggunakan gas elpiji. Kepala Biro Perekonomian Pemprop Sulut Adri Manengkey mengatakan, pihaknya tidak bisa mengintervensi harga minyak tanah yang dijual di warung-warung karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Ketentuan mengatur bahwa sangsi bagi pihak yang menaikkan harga minyak tanah di atas HET hanya berlaku di tingkat pangkalan. Karena sudah dipastikan kelangkaan ini tidak akan berakhir menyusul adanya pengurangan kuota, Manengkey berharap warga segera beralih menggunakan gas karena subsidi minyak tanah akan dicabut oleh pemerintah .

Di tingkat kabupaten kota, berbagai upaya juga dilakukan untuk mengatasi persoalan yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial ini. Pemerintah kota Manado misalnya, telah mengupayakan agar pemotongan kuota tetap pada angka 50 persen dari kuota normal, supaya jatah yang dibagikan kepada 254 pangkalan adalah sebesar 50 kiloliter perhari. Plt Sekretaris Kota Manado Noldy Kewas mengimbau masyarakat tidak panik dengan kebijakan tersebut karena pemerintah akan tetap mencari solusi terkait persoalan ini. Ia menganjurkan masyarakat melakukan penghematan dalam menggunakan minyak tanah, karena pemotongan kuota ini akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan bahan bakar tersebut.

Pemkot juga telah mengeluarkan edaran kepada para camat dan lurah untuk menyikapi kebijakan Pertamina ini yang isinya adalah meminta aparat pemerintah mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pangkalan di wilayah kerjanya yang kemungkinan melakukan penyimpanan, penimbunan, ataupun penjualan minyak tanah yang tidak sesuai dengan peraturan daerah . Walikota Manado Vicky Lumentut mengatakan, pemkot akan mencabut ijin usaha pangkalan yang kedapatan menjual minyak tanah di atas harga normal.

Pengamat ekonomi Sulawesi Utara Jen Tatuh mengaku bisa memahami kebijakan yang ditempuh pemerintah terkait masalah bahan bakar bersubsidi. Dijelaskannya, pencabutan subsidi merupakan satu-satunya opsi yang harus ditempuh pemerintah untuk menghindari beban subsidi yang kian mencekik dari waktu ke waktu.

Apapun alasannya tugas pemerintah sejatinya adalah mensejahterakan rakyat. Sungguh ironis, kekayaan sumber daya alam berlimpah yang dimiliki bangsa ini ternyata tidak mampu dimanfaatkan untuk memberi kehidupan yang layak bagi warganya. Pencabutan subsidi bukan solusi terbaik jika kondisi ekonomi masyarakat masih lemah, karena yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah memperkuat daya beli masyarakat agar terbiasa membeli dengan harga keekonomian. Jika hal itu terwujud, pencabutan subsidi secara bertahap bukan lagi menjadi mimpi buruk para wong cilik.

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.